REVISI UU PERKEBUNAN MENDESAK DILAKUKAN

dpr_ri

Untuk membatasi ekspansi perkebunan besar atas lahan pertanian pangan, juga untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani pangan dan pengusaha perkebunan, serta guna kepentingan petani tanaman pangan mendapatkan lahan pertanian, maka mendesak dilakukan revisi UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Demikian dikatakan Romahurmuziy, Ketua Komisi IV DPR RI. Ia mengatakan luas lahan perkebunan besar seperti kelapa sawit, hingga saat ini telah melampaui lahan pertanian pangan. Saat ini lahan perkebunan sawit mencapai kurang lebih 9 juta hektare, sementara lahan pertanian padi masih 8,2 juta hektare. Hal itu ditambah dengan semakin diperpanjangnya penerbitan hak guna usaha (HGU) atas lahan pertanian untuk perkebunan sawit, yang diberikan kepada pengusaha. Pengusaha rata-rata merupakan pemilik perusahaan multinasional.”Rata-rata pemilik perkebunan sawit adalah pengusaha perusahaan multinasional bahkan korporasi asing,”katanya.

Dalam rangka mendapatkan masukan dari akademis terkait perubahan UU Perkebunan, komisi IV DPR RI dipimpin oleh ketua nya Romahumuziy beserta anggota komisi IV DPR RI dan Dirjen Perkebunan, Gamal Nasir, melaksanakan Fokus Grup Discussion RUU Perkebunan di ruang convention hall lantai 4 LPP Kantor Pusat di Jl. LPP No 1 Yogyakarta. Hadir Direktur LPP, Gunawan Ciptadi, Rektor Instiper, Purwadi dan dari Tarumartani.

Pembatasan  kepemilikan asing dan peningkatan kesejahteraan pekebun (usaha perkebunan rakyat) menjadi topik yang menarik dalam FGD. Pada prinsipnya sesuai dengan jiwa UUD 45 pasal 33 dan UU Pokok Agraria, peserta sepakat bahwa perubahan UU Perkebunan harus membawa kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Mengingat ketentuan UUD 45 dan bisnis perkebunan relatih teknologinya dapat dikuasai oleh pemodal dalam negeri, peserta perpendapat  kepemilikan modal asing harus dibatasi, namun berkaitan dengan berapa idealnya batal maksimal modal kepemikan asing belum ada kesamaan sudut pandang. Mengenai pembatasan kepemilikan/pemanfaatan luasan kebun perkorporasasi, LPP berpendapat bahwa perlu dibatasi. Model pembatasan perlu dikaji kembali apakah per propinsi atau seluruh Indonesia.  Ketentuan pembatasan tidak berlaku surut (prospektif).

Dari hasil FGD juga terlihat bahwa peserta sepakat perusahaan wajib melakukan kemitraan dengan pekebun, namun berapa perbandingan antara inti dan rakyat masih belum ada kesamaan. Direktur LPP, Gunawan Ciptadi, menyampaikan bahwa sistem inti dan plasma pada saat ini berbeda dengan sistem pada saat PIR, dimana pada saat itu pemerintah ikut bertanggung jawab. Sedangkan saat ini kemitraan menjadi kewajiban pengusaha perkebunan saja. Oleh karena itu perbandingan inti dan rakyat tidak bisa disamakan dengan dahulu. Berapapun perbandingannya harus menguntungkan semua pihak.

Dalam pembahasan lain, LPP berpendapat bahwa perlu ada tindakan tegas bagi siapa saja yang telah melakukan menelantaran HGU baik itu korporasi maupun pekebun (perkebunan rakyat). selain itu apabila ada yang melakukan perbuatan melawan hukum baik dilakukan oleh pengusaha, pemerintah (pejabat terkait) atau pekebun maka harus diberikan sanksi. Bentuk sanksi sesuai peraturan yang berlaku, tidak perlu diatur khusus.

Pada akhir pertemuan, Ketua Komisi IV menyerahkan kenang-kenangan bagi Lembaga Pendidikan Perkebunan yang telah bekerjasama dalam kegiatan FGD, demikian juga sebaliknya Direktur LPP menyerahkan plakat untuk Komisi IV DPR RI.

One Comment

  1. admin
    admin %A %B %e%q, %Y at %I:%M %p .

    WordPress Themes Clubits amazing.

Add a comment

*
*
*